Maaf Untuk Soeharto


arsip: pkswatch.blogspot.com

Mantan Presiden Soeharto memang hebat, terlepas dari banyaknya yang pro maupun kontra, setelah 32 tahun berkuasa, hampir tidak ada tempat yang tidak bersinggungan dengan Soeharto. Blog ini ternyata juga tidak bisa lepas dari seorang Soeharto. Dua tahun yang lalu, tepatnya tanggal 24 November 2005, saya sudah menulis artikel terkait hal ini, berikut saya kutipkan selengkapnya:

Pengampunan Soeharto, Tantangan Buat PKS

Berita yang paling mengagetkan saya hari ini adalah adanya wacana pengampunan Soeharto yang berkembang di tengah rapimnas Partai Golkar melalui pencabutan TAP MPR No XI tahun 1998. [1]

Bahkan wacana ini dipertegas oleh ketua umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang mengatakan akan membicarakan hal itu dalam sidang MPR di masa mendatang. Mungkinkah TAP tersebut dicabut? Di dalam politik praktis apapun bisa terjadi, apalagi melihat konstelasi politik nasional saat ini, di mana Golkar adalah mayoritas di parlemen, pemegang kekuasaan de facto di pemerintah dan birokrasi, banyaknya orang-orang Golkar di DPD, termasuk wakil ketua MPR Aksa Mahmud serta sikap pragmatis partai-partai lain yang ada di DPR.

Wacana dan rencana Partai Golkar tersebut juga menjadi tantangan tersendiri untuk integritas seorang Dr. Hidayat Nur Wahid, meskipun ketua MPR itu tidak memutuskan sikap MPR, tapi paling tidak sebagai ketua beliau harus bisa mempengaruhi arah angin dalam sidang MPR mendatang (jika Golkar tetap mengajukan agenda pencabutan TAP tersebut).

Ini juga sebuah tantangan faktual buat PKS yang sebentar lagi akan mengadakan sidang majelis syuro (tanggal 26-27 November) yang salah satu agenda intinya adalah untuk menentukan kelanjutan musyarokah (koalisi) dengan pemerintah. PKS sebagai partai yang mengusung semboyan jujur, bersih dan peduli tentunya tidak punya alasan untuk menyetujui pencabutan TAP MPR itu. Melanjutkan koalisi, berarti bekerja sama dengan partai yang akan mencabut mandat pengusutan KKN secara tuntas di negeri ini.

Saya berdoa mudah-mudahan nurani dan akal sehat lebih mengemuka ketimbang kepentingan pragmatis sesaat di dalam sidang majelis syuro itu. Tapi apapun bisa terjadi di dalam politik praktis, karena pernah terjadi seorang bekas petinggi militer yang disinyalir terlibat pelanggaran HAM berat diagung-agungkan oleh sebagian ustadz jamaah tarbiyah ini sebagai Umar Bin Khattab. [kutipan artikel selesai]

Tulisan di atas bukan sebuah kritik, karena memang belum ada sikap resmi apapun dari PKS pada waktu itu tentang Soeharto. Di tengah perang komentar dan hujatan kepada saya di berbagai tulisan lain di blog PKSWatch versi 1, tulisan di atas bersih dari komentar, mungkin karena memang bukan sebuah tulisan kritik. Tulisan di atas adalah sebuah ungkapan harapan dari saya, semoga PKS konsisten dengan semboyan jujur, bersih dan peduli yang diusung pada waktu kampanye. Ternyata tulisan dua tahun yang lalu tersebut belakangan ini menemukan maknanya kembali. Seperti yang sudah-sudah, harapan saya akan istiqomahnya PKS kembali terhempas dengan sikap para syuyukh yang memegang kekuasaan di PKS.

Orang nomor 1 di PKS, ustadz Hilmi Aminuddin, ketua Majelis Syuro PKS, muraqib ‘am (pengawas umum/tertinggi) di dalam tanzhim, mengeluarkan rilis yang intinya meminta pemerintah memaafkan Soeharto [2]. Alasan yang dikemukakan adalah alasan standar yang selama ini sudah banyak dikeluarkan oleh para kroni dan sohib Soeharto lainnya, yaitu: pemaafan ini adalah sebuah pertanda ketulusan dan kebesaran jiwa untuk menerima beliau sebagai pemimpin besar sekaligus manusia biasa dengan segala kelemahannya, dan agar bangsa ini jangan menjadikan masa lalu sebagai kambing hitam karena tidak ada bangsa besar yang dibangun di atas dendam.

Fahri Hamzah, salah satu tokoh pendiri KAMMI, anak muda aktivis reformasi, menambahkan penjelasan dari sang syaikh, bahwa pertimbangan ini (pemaafan) diberikan mengingat kondisi Soeharto yang terus menurun. “Hanya mukjizat yang bisa menyelamatkan,” tambah Fahri di lokasi (RSPP) [3]. Ketika ditanyakan, lalu bagaimana dengan proses perdata dan tawaran negosiasi dari pemerintah? Fahri berkelit, “Itu teknis hukum nanti saja, kasus ini kan akan sulit kalau subyek hukumnya tidak ada,”

Kemudian dalam rapat konsultasi antara DPR dan pemerintah, sikap PKS mengkristal, seiya sekata dengan Golkar, Ketua DPR Agung Laksono mengungkapkan, “PKS yang menyampaikan permulaanya kemudian saya melihat juga disambut baik oleh fraksi partai Golkar dan juga fraksi-fraksi lain,” [4]

Tidak diragukan lagi, memaafkan adalah tindakan mulia yang diperintahkan di dalam agama. Allah berfirman di dalam surah Al A’raaf ayat 199, sbb: “Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Selain itu di dalam surah Asy Syuura ayat 43, Allah berfirman, sbb: “Tetapi orang yang bersabar dan mema’afkan, sesungguhnya (perbuatan ) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.”

Ada beberapa dalil lain yang juga menegaskan bahwa Islam memuliakan orang yang memberi maaf. Tetapi dalam konteks memaafkan Soeharto, permintaan ustadz Hilmi di atas menjadi rancu. Kalau pemerintah harus memberi maaf, maka harus ada kesalahan yang memang sudah sah secara hukum yang dilakukan oleh Soeharto kepada pemerintah. Tetapi sampai hari ini, Soeharto dengan licin masih terbebas dari vonis apapun. Tuntutan pidana sudah ditutup oleh Kejaksaan Agung, ketika Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2006. [5]

Terlepas dari berapa juta orang Indonesia teraniaya oleh Soeharto semasa berkuasa, secara hukum pidana di Indonesia, dia tidak bersalah, jadi apanya yang mau dimaafkan?

Sekarang, negara diwakili oleh Kejagung sedang berusaha untuk menggugat Soeharto secara perdata [6]. Tujuan utama untuk menarik kembali harta kekayaan yang dikorup dari negara. Dalam hal ini, tidak peduli apakah Soeharto sakit permanen atau meninggal sekalipun, gugatan masih bisa diteruskan kepada ahli warisnya. Tetapi lagi-lagi secara hukum, Soeharto belum ditetapkan bersalah, jadi apanya yang mau dimaafkan?

Pemerintah pun sudah menegaskan bahwa mereka tidak berhak memberikan maaf kepada Soeharto, karena belum ada keputusan apapun dari pengadilan [7]. Jadi bagaimana mungkin ustadz Hilmi meminta pemerintah memaafkan Soeharto?

Kalaupun ada yang harus memaafkan, maka itu seharusnya dari jutaan rakyat yang menjadi korban selama Soeharto berkuasa. Jutaan orang mati dibunuh karena dituduh PKI tanpa disidang, puluhan ribu orang ditahan begitu saja tanpa disidang karena dituduh PKI, ribuan umat Islam jadi korban selama pemerintahan Soeharto, ribuan petani Cengkeh tiba-tiba jatuh miskin karena Soeharto membuat BPPC, dll, yang kalau disebutkan satu per satu bisa menjadi buku tersendiri.

Maukah rakyat yang menjadi korban tersebut memaafkan? Mudah-mudahan mereka mau. Repotnya lagi, sebagian juga sudah keburu meninggal dalam keadaan belum memaafkan Soeharto.

Apakah pemaafan ini dalam bentuk tidak lagi mengejar-ngejar Soeharto ke pengadilan? Karena kasihan, sudah sepuh dan sakit-sakitan. Kalau demikian berarti kasus perdatanya harus ditutup, karena pidana toh sudah tertutup lebih dahulu. Kalau demikian pula, berarti kita memang sedang menuju kepada kebinasaan. Imam Bukhari rahimahullah di dalam shahihnya (kitab hudud), meriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, sbb: Kaum Quraish menjadi khawatir tentang seorang perempuan dari bani Makhzum yang melakukan pencurian. Mereka berkata: tidak ada yang berani untuk berbicara kepada Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam (dalam rangka meminta keringanan) kecuali Usama, kesayangan beliau. Ketika Usama berbicara kepada beliau tentang masalah ini, Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Apakah kamu meminta tolong kepadaku untuk melanggar hukum-hukum Allah? Kemudian beliau berdiri, menghadap orang-orang dan bersabda: Wahai manusia, kaum sebelum kalian binasa karena jika ada bangsawan yang melakukan pencurian, maka mereka biarkan, tapi jika ada orang kecil melakukan pencurian, maka mereka tegakkan hukum atasnya. Demi Allah, jika Fatima putri Muhammad melakukan pencurian, maka Muhammad akan memotong tangannya. [8]

Selain itu, pengusutan Soeharto dan kroni-kroninya adalah amanat TAP MPR No XI/MPR/1998. Jika berhenti mengusut Soeharto, maka berarti sudah berkhianat atau tidak amanah terhadap TAP tersebut.

Untungnya tokoh senior PKS lainnya, tidak terpengaruh dengan ajakan pemaafan tidak jelas itu. Ustadz Hidayat Nur Wahid menilai tidak tepat untuk mewacanakan pemberian maaf kepada Soeharto [9]. Beliau mengkhawatirkan wacana pencabutan TAP MPR itu ditunggangi oleh para kroni-kroni Soeharto yang tidak ingin terjerat proses hukum seperti amanat TAP tersebut. Selain itu, saat ini juga tidak ada lembaga yang bisa mencabut TAP [10].

Maaf memaafkan adalah urusan antar manusia, tapi proses hukum tidak boleh terpengaruh dengan pemaafan itu, apalagi jika pemerintah harus memberi maaf sebelum ada keputusan pengadilan. Sebagai muraqib ‘am mestinya ustadz Hilmi lebih bijak mengeluarkan pernyataan, apalagi terkait dengan janji PKS waktu kampanye untuk menjadi partai yang jujur, bersih dan peduli. Kalaupun ingin menganjurkan memberi maaf, mungkin anjuran ini lebih tepat kepada rakyat yang menjadi korban keotoriteran Orde Baru, dan tentu saja disertai pesan kepada pemerintah agar menuntaskan kasus hukumnya, agar kita semua tidak binasa seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam dalam hadits di atas.

In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful.
And Moses said: Our Lord! Lo! Thou hast given Pharaoh and his chiefs
splendour and riches in the life of the world, Our Lord! that they may
lead men astray from Thy way. Our Lord! Destroy their riches and harden
their hearts so that they believe not till they see the painful doom.

(Yunus:8)

Referensi/Catatan:
[1] detikcom – Golkar akan Usul Pencabutan Tap MPR Kasus Soeharto?, http://jkt2.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/11/tgl/24/time/164531/idnews/485732/idkanal/10
[2] Bisnis Indonesia: Majelis Syuro PKS: bangsa Indonesia agar maafkan Soeharto, http://web.bisnis.com/umum/sosial/1id38623.html
[3] detikcom – PKS Minta SBY Maafkan Soeharto, http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/01/tgl/12/time/035923/idnews/877949/idkanal/10
[4] Okezone: FPKS & FPG Usul ke SBY Maafkan Soeharto, http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/01/18/1/76135
[5] Hukum Online: Jaksa Agung Akhirnya Hentikan Penuntutan Soeharto, http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14861&cl=Berita
[6] Suara Merdeka: Kejakgung Gugat Soeharto Perdata, http://www.suaramerdeka.com/harian/0605/20/nas01.htm
[7] Kantor Menko Kesra: Seskab: Presiden tak Berhak Memberi Maaf Pak Harto, http://www.menkokesra.go.id/content/view/6873/39/
[8] Shahih Imam Bukhari
[9] PKS Online: Jangan Kembangkan Wacana Pencabutan Tap MPR, http://www.pk-sejahtera.org/2006/index.php?op=isi&id=4211
[10] PKS Online: Ketua MPR: Tap Soeharto Dicabut, Kroninya Kian Tak Tersentuh, http://www.pk-sejahtera.org/2006/index.php?op=isi&id=4207

,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: