Menghilangkan “Penyakit” Suap Menyuap


Oleh Sukandar SP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa kasus suap menyuap menempati urutan kedua terkait perilaku buruk pelaku bisnis. Sementara masalah ‘kongkalikong’ pengadaan barang dan jasa menempati urutan pertama (detikfinance, 21/07/2011)

Mencuatnya kasus suap di Kemenakertrans dengan tersangka, Dharnawati, telah membawa nama Muhaimain Iskandar selaku menteri terseret dalam kasus tersebut. Dalam pemeriksaan di KPK, tersangka telah mengakui jika dia diminta uang oleh dua pejabat Kemenakertarans yaitu I Nyoman Suisanaya dan Dadong Irbarelawan dan tidak tahu apakah kedua pejabat tersebut disuruh Muhaimin atau tidak.

Mungkin di Republik ini suap menyuap sudah menjadi tradisi dalam setiap transaksi baik di kalangan birokrat atau swasta sekalipun. Saking sulitnya menghilangkan suap menyuap hingga ada sindiran dari sebuah iklan ketika ada seseorang memohon agar korupsi dan suap dihilangkan maka sang Jin menjawab “Wani Piro?”.  Tengoklah ke belakang kasus-kasus suap di negeri ini yang melibatkan pejabat dan anggota legislatif seperti kasus dugaan suap yang menjerat anggota DPR Bulyan Royan diduga melibatkan sejumlah anggota DPR yang lain dan pejabat Dephub dengan jumlah uang yang lebih besar. Bulyan Royan yang ditangkap oleh KPK karena diduga menerima 66 ribu dolar AS dan 5.500 Euro. Pemberian itu diduga terkait dengan pengadaan 20 unit kapal patroli oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dephub.

Suap juga dilakukan korupsi berjamaah kepada para anggota dewan yang terhormat sebagaimanan terungkap sejumlah anggota DPR (50 anggota dewan) periode 1999-2004 yang menerima uang pelicin dari Bank Indonesia, diam-diam, mengembalikan uang. Bukan hanya anggota dewan dan pejabat, tapai di Partai politik pun kita mengenal “money politic” sebagaimana isu yang dihembuskan oleh M. Nazarudin terkait partainya dalam pemilihan ketua, yang kemudian di klaim sebagai uang transportasi.

Menurut Jaksa Agung bidang Tindak Pidana Khusus Amari, dalam perundang-undangan pelaku suap menyuap ini tidak bisa dikatakan korupsi jika bukan pegawai negeri atau pejabat negara.

Jika kemudian, swasta suka menyuap, pejabat negara baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan partai politik telah terkena “wabah” suap menyuap ini, kita berharap kepada siapa untuk menanggulangi suap menyuap ini?

Sumber wabah sistemik suap menyuap

Masalah suap menyuap bukan lagi menjadi karakter individu tetapi lebih ke masalah sosial bawaan sistem yang diterapkan oleh negara ini. Demokrasi yang diterapkan negara ini telah menyuburkan karakter suap menyuap ini.  Coba kita hitung harga politik yang menyebabkan suap menyuap ini menjadi subur. Untuk mendudukkan seseorang atau partai berkuasa membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Ingin menjadi bupati saja bisa menghabiskan bermilyaran rupiah apalagi selevel provinsi atau pusat. Oleh karena itu, individu atau partai tersebut membutuhkan sponsor yang kuat dari pihak swasta yang kita kenal dengan pengusaha baik dalam maupun luar negeri. Dari jalinan inilah tercipta simbiosis mutualisme. Ketika partai atau individu itu telah menjabat, maka anggaran negara menjadi sasaran untuk “kongkalikong” yang akhirnya terkuak dalam kasus-kasus korupsi dan suap menyuap.

Seandainya kerusakan hanya dilakukan oleh oknum atau individu maka dipenjarakannya atau digantinya individu tersebut akan memperbaiki kerusakan yang ada. Tetapi, ternyata digantinya individu hanya membuat munculnya koruptor-koruptor baru. Pengakuan praktisi hukum bahwa perundang-undangan belum bisa menjerat pelaku suap menyuap membuktikan sistem ini sangat lemah.

Pandangan Islam tentang Suap Menyuap

Tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai haramnya suap (risywah). Dari Tsauban ra, Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantaranya. (HR. ahmad). Negara berhak memberikan hukuman yang berat guna memberikan efek jera bagi pelaku suap menyuap. Selain penerapan dari segi formal konstitusi, hukum Islam perlu dijadikan landasan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok di masyarakat. Karena mereka juga lah yang akan menjadi penopang dan pengawas dari penegakan hukum.

Lemahnya pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum positif yang diberlakukan di negara ini, karena mayoritas masyarakat kita “buta” hukum. Mereka akan mengerti jika ternyata melanggar atau ada peristiwa yang diangkat ke ruang publik dan melibatkan hukum. Tetapi coba bandingkan jika hukum Islam yang diterapkan, mayoritas umat Islam telah mempelajari sumber hukum Islam sejak dini (kecil) dengan mempelajari Al Quran dan sunnah. Pendidikan hukum Islam akan lebih mudah dilakukan dibandingkan hukum konstitusi Belanda yang dianut oleh bangsa ini. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam tentu akan lebih baik jika negara mengadopsi hukum-hukum Islam. Inilah salah satu solusi untuk menghilangkan penyakit suap meyuap dalam masyarakat yaitu dengan penerapan Islam.

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: