Biasa ‘Malak’ Pemda, Anggota DPR Disebut Tukang Goreng


 

Semakin terkuak kasusu korupsi maka semakin tampak wajah bopeng para pejabat dan penguasa, baik yang di legislatif, elsekutif maupun yudikatif. Pantaslah jika masyarkat mulai apatis terhadap Pemilu, dan lebih banyak menjadi Golput.

Bekas Ketua Komisi IV Yusuf Erwin Faishal memberikan kesaksian mengejutkan saat menjalani pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Kamis (05/03). Suami artis Hetty Koes Endang yang terjerat kasus suap alih fungsi  hutan lindung Pantai Air Telang menyebut bahwa koleganya di parlemen adalah tukang goreng untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

Pernyataan Yusuf itu diungkapkan saat dia ditanya asal muasal mengapa alih fungsi hutan lindung itu sampai ke meja parlemen. Padahal, menurut UU Kehutanan, seharusnya pengesahan izin alih fungsi itu cukup di tangan menteri kehutanan. Pembahasan izin akan pindah ke tangan DPR apabila menyangkut dampak yang luas. “Teman-teman di DPR itu semua tukang goreng pak,” kata Yusuf saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Rum.

Mendegar pernyataan ini, Ketua Majelis Edward  Patinasarani mencoba mengejar maksud jawaban Yusuf itu. Dia menerangkan bahwa anggota parlemen memang terbiasa mengancam pemerintah daerah. “Ya biasa mengancam pemda seperti itu pak,” terangnya.

Yusuf juga menerangkan bahwa anggota DPR juga kerap dimintakan bantuan untuk menyelesaikan persoalan. “”Banyak pengusaha meminta bantuan dan komisi dekat dengan menteri,” ujar Yusuf kepada hakim.

Dalam persidangan itu, Yusuf didakwa menerima uang dari pengusaha Palembang Chandra Antonio Tan, pemilik PT Chandratex Multi Artha yang merupakan calon investor pembangunan pelabuhan Tanjung Api-api.”Pemberian uang itu terkait rekomendasi alih fungsi hutan Pantai Air Telang, Sumatera Selatan. Chandra melalui Pemda Sumsel menyerahkan Rp 5 miliar dalam dua tahap untuk memuluskan alih fungsi hutan lindung. Yusuf didakwa menerima Rp 775 juta, dimana penyerahan dilaksanakan dua tahap.

Kepada jaksa usuf juga menceritakan ihwal pembagian uang dari Chandra itu. Dia menyebutkan bahwa setelah menerima uang dari Hotek Mulia, Yusuf memerintahkan untuk tidak membagi-bagikan uang itu.

Prinsipnya pembagian uang itu adalah satu setengah terbuka dan satu tertutup. Dimana satu setengah miliar untuk seluruh anggota komisi dan satu miliar untuk anggota yang aktif membahas perizinan alih fungsi. 

Barulah beberapa harinya, porsi pembagian uang itu ditentukan. Rapat pembagian uang itu diikuti beberapa anggota komisi IV, Fahri Andi Leluasa, Hilman Indra dan Azwar Chesputra serta Sujud Sirajuddin. Mereka yang ikut dalam pembicaraan itu adalah wakil rakyat yang aktif mengurus alih fungsi. “Ditentukan jatah ketua sekian, Hilman juga minta setengah dari ketua,” jelasnya. Fahri juga minta sama dengan Hilman.

Yusuf juga menerangkan bahwa pembahasan izin itu juga sempat deadlock. Dia menyebutkan bahwa Sarjan Tahir, anggota DPR yang telah divonis  4 tahun dalam kasus yang sama penuh rekayasa. “Deadlock karena anggota DPR menyebut Sarjan penuh rekayasa. Saya sendiri tidak mengetahui hal itu,” jelasnya.

Jaksa juga menanyakan ihwal permintaan sejumlah uang oleh Yusuf kepada Anggoro, perwakilan Motorolla dari Amerika yang tengah memiliki proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Yusuf  disebut memintakan uang anggota DPR untuk biaya perjalanan dinas ke Meksiko. “Saya bilang dibantu seiklasnya. Waktu itu diberi USD 12. Kalau semua dituruti malah bisa jadi USD 40 ribu,” jelasnya. Yusuf menyebut dalam muhibah itu, anggota DPR mengajak serta anak istrinya.

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: