Perjanjian Damai dengan Negara Kafir


ImageSecara literal, al-mu’ahadah (perjanjian damai) adalah keterikatan dua belah pihak dalam sebuah kesepakatan yang mengikat keduanya (iltizaam tharfain fiimaa bainahumaa bi ‘ahd yartabithaan bi muqtadlaahu). Adapun menurut istilah syariat, ‘al-mu’ahadah’ (perjanjian damai) adalah perdamaian (mushaalahah) dengan penduduk negara kafir (ahlu al-harb) untuk menghentikan perang dalam jangka waktu tertentu, baik disertai dengan kompensasi maupun tidak.[Dr. Mohammad Khair Haekal, al-Jihad wa al-Qitaal fi Siyaasah al-Syar’iyyah, juz 3, hal. 1472-73]

Hukum mengikat perjanjian damai (al-shulh) dengan negara kafir adalah mubah, bukan wajib; dan penyelenggaraannya harus ditujukan untuk kepentingan jihad, penyebaran dakwah Islam, serta penjagaan eksistensi Daulah Islamiyyah.  Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalaniy menyatakan, ”Sesungguhnya, perintah untuk menjalin perjanjian damai (dengan negara kafir) dibatasi dengan perkara-perkara yang bisa memberikan mashlahat bagi Islam. Adapun jika Islam mampu mengalahkan kekafiran, dan perjanjian damai tersebut tidak memberikan mashlahat, maka tidak perlu ada perjanjian damai”. [Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalaniy, Fath al-Baariy, juz 6, hal. 275-276].

Bukti yang menunjukkan kebolehan Daulah Islamiyyah menjalin perjanjian damai dengan negara kafir adalah nash-nash Alquran [8:61; 8:72; 4: 89-90, 92; 9:4,7; dan lain-lain].  Ketika menafsirkan surat An Nisaa’:89-90, Imam Qurthubiy menyatakan, ”Ayat ini merupakan dalil yang menetapkan bolehnya diselenggarakan perjanjian damai antara ahlu al-harb dengan ahlu al-Islam, jika di dalam perjanjian itu ada kemashlahatan bagi kaum Muslim”.[Imam Qurthubiy, Tafsir al-Qurthubiy, hal. 5, hal. 309].  Kebolehan menjalin perjanjian damai dengan negara kafir juga ditetapkan berdasarkan perilaku Nabi SAW, semacam perjanjian Hudaibiyyah yang dijalin Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy.   Imam Nawawiy tatkala mengomentari Perjanjian Hudaibiyyah, beliau berkata, ”Sesungguhnya, seorang imam (khalifah) berhak menjalin perjanjian damai (al-shulh), semampang hal itu dipandangnya bisa mewujudkan kemashlahatan bagi kaum Muslim, walaupun pada awalnya, perjanjian damai tersebut menurut sebagian orang tidak membawa kemashlahatan..”[Imam Nawawiy, Syarah Shahih Muslim, juz 7, hal. 419]

Syarat-syarat Perjanjian Damai

Perjanjian damai dengan negara kafir harus memperhatikan ketentuan berikut ini;

Pertama, perjanjian damai harus selalu berorientasi kepada kepentingan jihad, penyebaran dakwah Islam, serta perlindungan terhadap eksistensi Daulah Islamiyyah dan kaum Muslim.   Pasalnya, sebelum Rasulullah SAW menandatangi perjanjian Hudaibiyyah, beliau SAW mendengar persekutuan antara Khaibar dan Mekah untuk menyerang kaum Muslim.   Untuk mencegah persekutuan ini, beliau SAW membuat perjanjian Hudaibiyyah untuk mencegah pihak Quraisy agar tidak menyerang kaum Muslim.  Selain itu, dengan adanya perjanjian Hudaibiyyah ini, Rasulullah SAW bisa lebih berkonsentrasi mengirimkan utusan-utusannya ke seluruh kabilah Arab untuk menyebarkan Islam kepada mereka.  Dengan demikian, perjanjian Hudaibiyyah benar-benar ditujukan untuk kepentingan jihad dan penyebaran dakwah Islam.

Perjanjian damai dengan negara kafir tidak boleh dibuat selain untuk kepentingan jihad dan penyebaran Islam.   Sebab, perjanjian damai dengan negara kufur akan menghentikan aktivitas jihad; padahal, Khilafah Islamiyyah dilarang menghentikan jihad, kecuali jika perdamaian itu dijadikan media untuk melaksanakan jihad.

Kedua, masa berlakunya harus dibatasi.  Adapun dalil yang menunjukkan hal ini adalah perjanjian Hudaibiyyah, di mana perjanjian ini ditandatangani Rasulullah SAW untuk jangka waktu tertentu. Tidak ada perjanjian abadi antara Daulah Khilafah dengan negara kafir.  Alasannya, perdamaian abadi akan menghalangi jihad dan futuhat. , sedangkan jihad merupakan kewajiban negara yang tidak boleh diabaikan dan ditinggalkan.

Ketiga, tidak ada persyaratan rusak yang bertentangan dengan Islam. Rasulullah SAW bersabda, ”Kaum Muslim itu wajib berjalan di atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkanNya”.[HR. Imam Turmudziy]. Misalnya, syarat agar kaum kafir diperbolehkan memasuki Mekah, menampakkan syi’ar orang kafir, mengembalikan wanita muslimat kepada mereka, menyerahkan sejumlah harta kepada mereka tidak dalam kondisi darurat, dan lain-lain.

Keempat, negara kafir tersebut tidak sedang menduduki kawasan negara Islam, merampas harta kaum Muslim, memerangi, dan membunuhi kaum Muslim.  Pasalnya, ketika negara kafir menyerang atau menguasai wilayah kaum Muslim, maka kaum Muslim yang ada di negeri tersebut wajib berjihad untuk mengenyahkan eksistensi dan kekuatan mereka di wilayah kaum Muslim.  Menjalin perjanjian damai dengan mereka, sama artinya dengan mengakui eksistensi dan penguasaan kaum kafir atas wilayah kaum Muslim.

Atas dasar itu, menjalin perjanjian damai dengan Israel dengan segala bentuknya, yang memungkinkan mereka eksis di bumi Palestina, adalah tindakan yang jelas-jelas menyalahi syariat Islam. Pasalnya, tidak ada perjanjian damai terhadap kaum kafir yang menduduki wilayah kaum Muslim, membunuhi kaum Muslim, serta berusaha mengusir kaum Muslim dari negerinya, sebagaimana yang saat ini dilakukan oleh Israel atas kaum Muslim Palestina.

Terhadap pendudukan Israel atas Palestina, sikap yang benar hanyalah satu, yakni berjihad fi sabilillah hingga bumi Palestina bebas dari penjajahan dan teror bangsa Yahudi Israel. []syamsuddin ramadhan an nawiy

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: