96 % Dana Mega Skandal BLBI Menyimpang, Semua Pihak Disinyalir Kecipratan


ImageKesimpulan hasil audit investigasi BPK menyatakan bahwa dari Rp 144,536 triliun yang digelontorkan pada Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk 48 Bank bermasalah, 96 persennya atau Rp. 138,422 triliun ditemukan indikasi penyimpangan. Audit BPK pada Mei 1999 ini dinyatakan disclaimer atau tanpa opini dan rekomendasi apapun karena terlalu besarnya dana yang menyimpang itu.

Hal tersebut disampaikan oleh mantan anggota Komisi IX DPR Syamsul Balda pada seminar “Tindak Lanjut Kasus Artalyta: KPK Harus Usut Kasus BLBI I dan II” di Wisma Menteri Pemuda dan Olah Raga, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).

Syamsul Balda menyampaikan skandal BLBI ini bermula dari niat pemerintah saat itu yang ingin menyelamatkan BCA dari rush akibat krisis moneter. Seperti diketahui, saat itu BCA masih menjadi milik Lim Swie Liong dan keluarga Cendana. Agar tak kentara, BLBI diberikan tak hanya pada BCA, tapi pada 47 bank lain yang dianggap tidak sehat waktu itu. “Bahwa sesungguhnya yang ingin diselesaikan BCA, namun disamarkan,” ujarnya.

Masalah berlanjut ketika IMF menekan pemerintah untuk memberlakukan Master Settlement Aqcuistion Agreement (MSAA) lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN. “Metode MSAA ini ternyata lebih banyak menguntungkan pihak konglomerat yang menikmati BLBI,” ujar Syamsul dalam penyampaian makalahnya.

Pada saat masalah BLBI ini dibawa ke DPR, ternyata tak membuahkan hasil apa-apa. “Rapat-rapat Panja DPR dihadiri oleh para pejabat dari BI dan Departemen Keuangan. Rapatnya tidak di gedung DPR, tetapi di hotel berbintang,” ujar Syamsul. Hasilnya, masalah BLBI ‘digantung’ hingga presiden berganti dari Abdurrahman Wahid ke Megawati.

“Soal kemungkinan adanya aliran dana dari BI ke beberapa anggota Panja BLBI hanya Allah saja yang tahu,” paparnya.

Syamsul menambahkan, disinyalir hampir seluruh partai politik peserta pemilu 2009 telah menerima bantuan dana kampanye dari para obligor BLBI dengan syarat ketika berkuasa nanti tak mengutik-utik skandal BLBI.

Sementara itu pakar hukum dari UNPAD Romli Atmasasmita menegaskan bahwa hampir semua dari 3 elemen pilar negeri kita, yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif tercemar masalah BLBI. Sebagian telah terbukti di meja pengadilan, sebagiannya lagi masih dalam proses hukum. “Jangan berharap pada DPR dan pimpinan kita saat ini,” tegasnya.

Romli mengatakan tinggal satu institusi yang masih diharapkan dapat mengusut skandal BLBI, yaitu KPK. Namun, jika KPK juga tak mampu tentu patut dipertanyakan jangan-jangan KPK sendiri ada apa-apanya juga, tandasnya.

Dana BLBI Bisa Digunakan untuk Pendidikan

Syamsul Balda memaparkan penyebab mahalnya biaya pendidikan di negeri kita salah satunya karena skandal BLBI ini. Ia pun memaparkan seandainya dana BLBI dialikan untuk mensubsidi mahasiswa seluruh Indonesia maka hal tersebut lebih dari cukup.

Syamsul berhitung, jika seorang mahasiswa membutuhkan biaya kuliah Rp. 10 juta per tahun, maka selama 5 tahun dia kuliah akan menghabiskan Rp. 50 juta. Jika jumlah kampus di Indonesia ada sejumlah 100 kampus, dengan rata-rata mahasiswanya 5000 orang. Katakanlah jumlah mahasiswa di Indonesia ada 500 ribu orang, maka dana pendidikan kuliah di Indonesia ‘hanya’ sebesar Rp 25 triliun. Masih sangat jauh dibandingkan dengan Rp. 138,422 triliun, dana BLBI yang menyimpang itu.

“Kenapa subsidi ini diberikan pada konglomerat itu, bukan pada masyarakat yang sangat ingin bersekolah?” tanya Syamsul.

  1. 96 % Dana Mega Skandal BLBI Menyimpang, Semua Pihak Disinyalir Kecipratan | NUSWANTORO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: