Ulama Aceh: Pemerintah Jangan Hanya Melihat Aspek Kekerasan FPI


Ketika banyak orang menyalah FPI, ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bersuara lebih bijak. Pemerintah diminta tak melihat aspek kekerasan yang dilakukan FPI semata

Hidayatullah.com–Kalangan ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) berharap Pemerintah jangan hanya melihat aspek kekerasan yang dilakukan anggota Front Pembela Islam (FPI), tapi juga harus menyelesaikan akar permasalahan munculnya kekerasan itu.

“Pemerintah harus melihat secara menyeluruh akar masalah kenapa kekerasan itu terjadi, namun tidak berarti kita mendukung tindak kekerasan tersebut,” kata Sekretaris Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk Faisal M Ali, di Banda Aceh, Selasa (03/06).

Dia mengatakan, tindak kekerasan yang dilakukan anggota FPI terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) di Monas Jakarta , Ahad (1/6) itu merupakan sebuah akumulasi dari lemahnya penegakan hukum di negeri ini.

Konspirasi asing

Mantan Ketua Umum Rabithah Thaliban (organisasi santri) Aceh itu menegaskan seharusnya berdasarkan fatwa MUI bagi pelarangan ajaran Ahmadiyah tersebut maka pemerintah segera mengambil sikap tegas.

“Kalau saja fatwa MUI itu dijalankan pemerintah maka kasus tersebut tidak terjadi. Sekali lagi saya melihat bahwa kekerasan itu terjadi akibat lemahnya penegakan hukum pemerintah yang jelas-jelas tidak bertindak tegas terhadap aliran sesat Ahmadiyah,” tegas Faisal Ali.

Ia menyatakan mendukung sepenuhnya tindakan tegas terhadap kekerasan yang dilakukan FPI, tapi penegakan hukum harus segera dilakukan pemerintah dengan membubarkan ajaran sesat Ahmadiyah.

“Kalau saja Ahmadiyah tidak menyatakan diri sebagai aliran dalam agama Islam, mungkin tidak masalah. Karena itu sesuai fatwa MUI agar Ahmadiyah harus keluar dari Islam,” jelas dia.

Dia mengimbau elemen bangsa yang tidak mengerti masalah agar tidak memberi komentar karena dikhawatirkan akan bertambah keruh suasana.

“Kita serahkan kepada fatwa yang telah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah sesat,” tambahnya.

Terkait dengan desakan sekelompok orang agar FPI dibubarkan, Faisal Ali menyatakan hal itu bukan sebuah jalan keluar sebab organisasi tersebut merupakan aset bangsa Indonesia.

“Membubarkan FPI bukan sebuah solusi. Saya berharap Pemerintah tidak perlu tunduk atas konspirasi internasional yang sedang berupaya mengadu domba bangsa Indonesia dengan dalih HAM. Islam sangat menjunjung HAM dan tidak ada diskriminasi terhadap minoritas dalam bernegara,” kata Sekjen HUDA.

  1. #1 by Apop Tosis on June 4, 2008 - 11:59 am

    Sepertinya telah tercampur antara yang haq dan yang bathil. Masalahnya, apakah pencampuran itu disengaja karena ada motif politik (yg ujungnya ekonomi), atau disengaja karena kebodohan, atau tidak sengaja karena kebodohan.

  2. #2 by Amarov on June 5, 2008 - 3:14 am

    setuju, pemerintah harus tegas terhadap Ahmadiyah. FPI gak usah dibubarkan, sebaiknya dibina. untuk aparat kepolisian : kalian harus relijius agar disegani dan dicintai rakyat.

  3. #3 by Apop Tosis on June 5, 2008 - 3:44 am

    Semakin jelas bahwa tercampurnya antara hal yang haq dan yang bathil diakibatkan motivasi ekonomi yang tersalur lewat politik dan “pengajian”. Intrusi politiko-ekonomi pada masyarakat yang mengaku Islam telah menjadi benih Zaqqum yang tumbuh sebagai pohon zaqqum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: