Rekonsiliasi Libanon ”Barometer” Situasi Timteng


Qatar membukukan sejarah baru bagi hubungan antar negara Arab sekaligus memupuskan legenda lama, “al-arab ittafaqu ‘ala an la yattifiqu” (Arab biasa sepakat untuk tidak sepakat)

Analisis Dunia Islam

Oleh: Musthafa Luthfi *

DALAM sejarah dunia Arab modern terutama sejak perang dingin yang memunculkan blok timur pimpinan bekas Uni Soviet dan barat pimpinan AS hingga bubarnya blok timur dan munculnya satu kutub pimpinan AS, legenda tersebut sudah demikian popular.

Pasalnya kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dunia Arab jarang mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan isu bersama. Karena itu, saat krisis Libanon dibawa ke Doha setelah bentrokan berdarah antar faksi bertikai di kota Beirut , sebagian besar pengamat dan publik Arab pesimis akan keberhasilannya.

Tapi rasa pesimis tersebut pupus secara mengejutkan setelah faksi-faksi bertikai yang terdiri dari koalisi parpol berkuasa dan kaolisi oposisi mencapai kata sepakat di Doha , Rabu, 21 Mei lalu. Hanya dalam beberapa hari, dialog yang disponsori Liga Arab dengan mengutus tujuh Menlu Arab, PM Qatar plus Sekjen Liga Arab itu membukukan hasil yang melegakan seluruh dunia Arab.

Kesepakatan tersebut intinya tiga butir yakni pemilihan Presiden, perubahan UU Pemilu dan penentuan porsi menteri dalam kabinet baru. Senjata Hizbullah yang lebih dikenal dengan nama silaah muqawamah (senjata perlawan) terhadap Israel yang tadinya didesak oleh kaolisi berkuasa untuk dibahas, akhirnya urung dibahas karena terlalu kentara membawa aspirasi AS dan Israel .

Empat hari setelahnya pada Ahad 25 Mei, dilangsungkan pemilihan Pangab Libanon, Michel Suleiman sebagai Presiden secara aklamasi sehingga menjadi Presiden ke-12 sejak negara tersebut meraih kemerdekaannya dari Perancis pada 22 Nopember 1943.

Dengan demikian, kedua pihak (koalisi oposisi dan koalisi berkuasa) telah membuktikan upaya mereka untuk mengakhiri krisis yang telah berlangsung sejak terbunuhnya mantan PM Libanon, Rafiq Hariri awal 2004 meskipun masih ada PR yang belum disepakati yakni menyangkut pengadilan internasional atas pembunuhan tersebut.

Pelantikan Michel Suleiman sebagai Presiden juga membukukan sejarah baru dilihat dari banyaknya utusan dunia Arab badan-badan internasional dan regional yang hadir. Selain Amir Qatar, juga hadir sejumlah Menlu Arab, PM Turki, Menlu Iran , Menlu Italia, Spanyol. Hadir juga Sekjen OKI, Representatif Tinggi Urusan Luar Negeri dan Politik Uni Eropa, Javier Solana.

Setelah pemilihan Presiden akan disusul dengn pembentukan pemerintahan baru dengan calon kuat sebagai PM adalah Saad Hariri, putra mendiang mantan PM Rafiq Hariri. Pembentukan kabinet diperkirakan tidak akan terlalu alot karena telah disepakati bahwa sepertiga jumlah menteri merupakan jatah kaolisi oposisi.

Yang mungkin memerlukan pembicaraan serius menyangkut beberapa menteri utama seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri. Namun hampir dapat dipastikan jabatan Menteri Dalam Negeri masuk jatah Presiden karena ia bertangungjawab untuk pelaksanaan pemilu mendatang sehingga diperlukan pejabat yang tidak pro salah satu faksi tertentu.

Hubungan Antar Arab

Keberhasilan dialog Doha mewujudkan rekonsiliasi di salah satu negeri Arab terkecil yang hanya seluas 10 ribu km2 dengan penduduk sekitar 4,1 juta jiwa itu tidak terlepas dari pengaruh sejumlah negara Arab terkemuka dan juga Iran .

Sekjen Liga Arab, Amr Moussa, Ahad (25/5) malam yang diwawancarai salah satu TV Arab seusai pelantikan Presiden Suleiman mengakui bahwa ia telah mengontak beberapa Menlu Arab terkemuka tentang hasil dialog di Doha sebelum ditandatangani.

Karena itu tidak berlebihan bila dianggap keberhasilan rekonsiliasi ini sebagai tolok ukur hubungan antar Arab saat ini. Sebab masing-masing faksi di “backing” kuat oleh negara-negara Arab terkemuka. Koalisi parpol berkuasa mendapat dukungan kuat Arab Saudi, Mesir dan Yordania, koalisi parpol oposisi mendapat dukungan Suriah dan Iran .

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut maka ketegangan antar dunia Arab akibat krisis Libanon sedikitnya mulai mengendor. Dengan demikian posisi Arab dalam membela isu Palestina lebih kuat sehingga berpeluang untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza.

Adapun perdamaian Israel-Palestina yang dijanjikan Presiden AS, George W Bush bisa tercapai pada akhir 2008 ini kelihatannya masih “jauh panggang dari api”. Banyak faktor penghambat terutama sikap Washington yang sangat memihak mutlak negeri Yahudi itu, pemerintahan Ehud Olmert yang lemah dan juga pemerintahan Palestina yang lemah akibat masih terpecahnya Fatah dan Hamas.

Ditambah lagi posisi lemah dunia Arab yang sangat sulit menghadapi dikte AS. Bagi Suriah sendiri rekonsiliasi ini memberikan nafas lega untuk selanjutnya menfokuskan diri pada perundingan untuk mengembalikan dataran tinggi Golan dari Israel lewat pembicaraan tidak langsung dengan mediator Turki.

Dengan tercapainya persetujuan Doha , posisi Damaskus sedikit lebih kuat karena diperkirakan mendapat dukungan kuat dari seluruh negara Arab dalam memperkuat “bargaining position” (posisi tawar) dalam perundingan dengan Tel Aviv.

Sebab pengembalian Golan dapat dimanfaatkan negeri zionis tersebut untuk memasang perangkap kepada Suriah. Upaya Israel tersebut dapat dilihat dari beberapa prasyaratnya yang ekstra berat bagi Suriah sebagai imbalan pengembalian Golan.

Negeri zionis itu ingin mewujudkan mimpi lamanya melalui syarat dimaksud sebagai imbalan tawaran pengembalian Golan yang “menggiurkan” itu. Sebelum memprediksi respon Suriah atas tawaran itu kita perlu melihat mimpi yang dalam beberapa hari belakangan ini sering diulang oleh PM Ehud Olmert dan sejumlah pejabat tinggi Israel lainnya.

Pertama, pemerintah Suriah mengusir Khalid Mashaal, Ketua Bidang Politik Hamas dari Damaskus sebagai pendahuluan penutupan kantor gerakan perlawanan Palestina yang paling ditakuti Isarael itu dan selanjutnya larangan aktivitas politik dari Suriah.

Impian tersebut bila menjadi kenyataan mirip dengan nasib Mashaal dan Hamas saat terpaksa hengkang dari Yordania pada pertengahan tahun 1990-an sebagai salah satu “buah” dari perdamaian Israel-Yordania tahun 1994.

Mimpi kedua adalah, Suriah menghentikan suplai senjata kepada Hizbullah di Libanon dan melarang truk-truk Iran yang membawa senjata buat gerakan perlawanan itu melalui wilayahnya.

Ketiga, yang juga menjadi harapan AS adalah Suriah akhirnya bergabung ke dalam koalisi pro AS dengan mendukung kaolisi parpol Libanon yang pro AS untuk menghadapi Hizbullah sehingga berakhir pada pelucutan total gerakan perlawanan Arab paling ditakuti Isarael itu dengan dalih pelaksanaan resolusi PBB nomor 1559.

Demikian gambaran singkat impian negeri zionis itu yang sekarang sedang berusaha diwujudkan di lapangan lewat Istambul Turki dengan perundingan tidak langsung. Menlu Israel Tzipi Livni lebih gamblang memaparkan syaratnya dengan menyebutkan Damaskus harus terlebih dahulu memutuskan hubungan total dengan Iran, Hizbullah dan Hamas yang disebutnya sebagai “poros jahat”.

Harga pantas

Tidak ada pihak manapun terutama di dunia Arab dan juga Iran yang menghalangi Suriah mengembalaikan haknya, namun dengan harga yang pantas bukan dengan harga mahal yang dapat merugikan gerakan perlawanan dan stabilitas keamanan nasional Suriah sendiri yang bisa berdampak meluas terhadap keamanan regional.

Pengalaman sebelumnya telah membuktikan bahwa negeri zionis itu selama ini lihai memanfaatkan hubungan dekatnya dengan negara Arab lain untuk melepaskan diri dari komitmen kesepakatannya dengan Palestina.

Tel Aviv saat ini dengan pemerintahan lemah Olmert sebenarnya berusaha memanfaatkan kartu Suriah untuk melarikan diri dari permasalahan dalam negeri dan komitmen dengan Palestina dengan membuka poros damai baru dengan Suriah tanpa ada jaminan berhasil.

Tidak mudah memang memprediksi respon sebenarnya dari Damaskus yang selama ini terkesan tertutup menyangkut perundingannya dengan Israel . Yang dapat dicermati di permukaan adalah negeri bekas pusat pemerintahan Dinasti Bani Umayah itu bisa membaca “permainan” Israel sehingga dengan segera mengirim Menhannya ke Teheran.

Dalam pernyataan Menhan Suriah, Hassan Turkmani di Teheran Senin, menegaskan lagi bahwa pakta pertahanan Suriah-Iran tidak akan dikorbankan karena sebagai penyeimbang strategis menghadapi hegemoni Israel di kawasan.

Memang Israel bukanlah negara kolonial yang menduduki wilayah negara lain untuk masa waktu tertentu dan mengembalikan ke pemilik sahnya setelah berhasil dimanfaatkan untuk meraih tujuan tertentu.

Israel adalah negeri dengan faham ekspansionisme dengan tujuan jangka panjang menguasai bangsa-bangsa Arab dan Islam sesuai doktrin “Taurat” yang mereka yakini. Jadi permasalahannya bukan hanya sebidang tanah yang diduduki, namun konflik eksistensi.

Rekonsiliasi Libanon yang tercapai sekitar sepekan lalu itu, makin memperjelas arah angin politik kawasan sebab rekonsiliasi tersebut bukanlah sekedar berpengaruh terhadap dalam negeri Libanon namun dapat menjadi “barometer” situasi Timteng saat ini dan jangka pendek mendatang.

Dampak dari lancar dan tidaknya implementasi hasil kesepakatan faksi-faksi Libanon dalam jangka pendek mendatang juga dapat sebagai petunjuk situasi kawasan selanjutnya karena banyak pihak yang “bermain” dalam konflik intern Libanon untuk kepentingan masing-masing.

Sana’a, Senin 26 Mei 2008/www.hidayatullah.com

Penulis pemerhati Timur Tengah, mantan wartawan ANTARA dan kini sedang bermukim di Sana’a, Yaman

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: