fksk38-01.jpg“Kenapa pemerintah begitu ngotot menaikan lagi harga BBM? Ternyata itu dilakukan agar segera mencapai tingkat harga yang diinginkan oleh pemain asing. Jadi kenaikan BBM itu tidak untuk rakyat dan tidak juga untuk menyelamatkan APBN.

Demikian disampaikan Ismail Yusanto, Jubir Hizbut Tahrir Indonesia, saat berbicara di depan ratusan peserta acara diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan ke 38, bertema BBM Naik, SBY-JK Turun?, di Jakarta, Senin (19/5). Hadir pembicara lain dalam acara diskusi rutin FKSK itu seperti Jhony Allen Marbun (Ketua DPP Partai Demokrat Bidang OKK), Ramson Siagian (Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan DPR RI), Abdullah Sodik (Ketua Serikat pekerja Pertamina), dan Hendri Saparini (Ekonom Tim Indonesia Bangkit).

Menurut Ismail, kesimpulan itu berdasarkan pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro yang ditulis Di Kompas, 14 Mei 2003. Purnomo mengatakan, “’Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas…. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.”

Meski pernyataan itu sudah lama, tapi menurut Ismail kita baru menemukan faktanya sekarang. “Ini ironi, kita membeli minyak milik kita sendiri di halaman rumah kita, dengan harga yang ditentukan oleh asing,” ujar Yusanto.

Saat ini saja, tambahnya, mengutip pernyataan Dirjen Migas Dept. ESDM, Iin Arifin Takhyan, di Trust, edisi 11/2004, terdapat 105 perusahaan yang sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisian BBM untuk umum (SPBU). Perusahaan migas raksasa itu antara lain British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika).

Hal yang sama juga disampaikan Abdullah Sodik. Menurutnya, problem kelangkaan BBM itu sebenarnya diakibatkan oleh rusaknya sistem yang diberlakukan pemerintah, yang membuka peluang privatisasi pengelolaan gas. “Serta memberikan kewenangan kepada perusahaan asing dan domistik untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak. Bahkan dibiarkan juga untuk menetapkan harga,” ujarnya.

Wajar bila kemudian, kata Sodik, minyak dan gas yang ada di Indonesia ini sebagian besar dikuasai asing. Tercatat dari 60 kontraktor, 5 di antaranya dalam kategori super major, yakni ExxonMobil, ShellPenzoil, TotalFinaEIf, BPAmocoArco, dan ChevronTexaco, yang menguasai cadangan minyak 70 persen dan gas 80 persen. Selebihnya masuk kategori Major, seperti Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex, yang menguasai cadangan minyak 18 persen dan gas 15 persen. “Sedangkan perusahaan independent menguasi cadangan minyak 12 persen, dan gas 5 persen,” terang Sodik.

Melihat fakta itu logis bila kemudian kita mengalami masalah dengan BBM. Logis pula bila rakyat banyak yang menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi itu. Sebab rakyat lah akan menjadi korban akibat kebijakan yang tidak populis ini. “PDIP menolak kenaikan harga BBM. Karena kalau naik BBM bersubsidi maka rakyat akan menderita, UKM yang 80 persen akan menjadi korban, inflasi akan meningkat, suku bunga akan naik, sektor industri kita jasa menengah ke bawah akan jadi korban. Jadi kemisikinan bertambah,” ujar Ramson Siagian.

”Saya juga tidak setuju kenaikan BBM,” ujar Abdullah Sodik. “Kita harus menyadari minyak bumi itu bukan dibuat oleh pemerintah. Tapi minyak bumi itu dibuat oleh Allah. Karena itu rakyat berhak mendapatkan subsidi. Kenapa ketika pemerintah menyubsidi rakyat sendiri pemerintah kalang kabut,” tambahnya.

Sementara itu Jhony Allen Marbun mengatakan, kalau untuk kepentingan pribadi dirinya tak setuju kenaikan BBM. “Namun kalau tidak naik, kondisi ekonomi kita makin ambruk, kemiskinan makin meningkat,” ujarnya.

Hendri Saparini juga tidak sepakat bila harga BBM dinaikkan. Pertimbangannya adalah ekonomi. Ketika pemerintah mengatakan kita akan kolaps kalau tidak segera menaikkan harga BBM, maka publik harus tahu bahwa yang dimaksud kolaps menurut pemerintah itu adalah APBN. Sementara APBN itu terhadap kue ekonomi besarnya hanya 20 persen. “Jadi kalau harga BBM dinaikan, maka yang kena dampaknya 80 persen adalah rumah tangga dan industri,” ujarnya.

Hendri mengatakan, kalau ada kenaikan harga minyak dunia, jika memang pemerintah itu akan menyelamatkan APBN maka semestinya pos yang boleh dikotak katik tidak hanya subsidi BBM. Karena kita punya pos-pos lain yang dalam kondisi darurat mestinya bisa direvisi. “Kenapa yang halal hanya subsidi BBM, kenapa pembayaran utang luar negeri menjadi tidak halal,” ujar Hendri heran.

Ismail menegaskan ini semua terjadi karena adanya liberalisasi di sektor migas, yang merupakan bagian dari liberalisasi ekonomi, liberalisasi politik, liberalisasi sosial, budaya, pendidikan. Inilah yang harus dilawan. Sebab Indonesia makin hari makin menuju kepada negara liberal. “Dan siapa yang menjadi korban, kita semua,” terangnya.

Solusi

Seperti dikatakan Hendri Saparini, pemerintah seharusnya tidak menaikan harga BBM, sebab masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan APBN, terkait meningkatnya harga minyak dunia itu.

Peserta Diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan ke 38 mengusulkan solusi jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, pemotongan bunga rekap di APBN sebesar 40-60 triliun. Kedua, pemotongan bunga utang 95 triliun, Ketiga, Winfall profit dari hasil minyak bumi tidak perlu dibagi ke daerah, tetapi digunakan untuk menutupi subsidi BBM. Keempat, membatalkan kontrak/nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan minyak asing. Dan kelima, mengubah sistem pengelolaan BBM, gas, batu bara dan energi lainnya dari swasta ke pengelolaan negara.

“BBM bersubsidi sebetulnya tidak perlu naik. Pemerintah kan mengatakan yang diperlukan efesiensi itu 35 Trilyun. Sementara bunga utang dalam negeri itu ada 60 Trilyun. Itu saja sudah beres, “ujar Ramson Siagian.

Sementara itu terkait nasionalisasi, pilihan ini memang banyak pihak yang menentangnya.. Hendri Saparini mengatakan, kita memang selalu sering dicekoki bahwa nasionalisasi itu tidak boleh. Padahal banyak fakta, ketika negara lain melakukan nasionalisasi tidak ada masalah. “Fakta terbaru, Inggris barus saja melakukan nasionalisasi bank –nya. Jadi jangan kita kemudian ditakut-takuti oleh sesuatu yang sebenarnya itu bisa terjadi di negara-negara maju,” ujar Hendri.

Bukan hanya nasionalisasi, kata Hendri, kita juga selalu ditakut-takuti siapa pun yang menjadi presidennya dia pasti menaikan harga BBM. Padahal jawabannya tidak. “Pertama untuk beban subsidi misalnya, sekarang ini PLN masih menggunakan BBM. Kalau kemudian kita mengganti dengan gas maka tidak perlu ada tambahan subsidi. Masih juga ada hal lain. Jadi tidak sama. Bukan siapa pun presidennya akan menaikkan BBM, tapi kalau kebijakannya sama maka akan menaikkan BBM juga,” ujar Hendri.

Ismail Yusanto mengatakan, kesalahan utama pengelolaan migas dan SDA kita adalah terjadinya transpormasi atau perpindahan dari State Business Management ke Coorporate Business Management. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah mengembalikan bagaimana agar entitas negara itu kembali menjadi pilar utama pengelolaan SDA, termasuk migas. Untuk itulah, katanya perlu dilakukan perubahan total atas UU migas dan PMA yang ada. Juga perubahan atas mind set ideologi yang ada.

“Kita harus membebaskan negeri ini dari penjajahan, yaitu dengan menegakkan sistem yang baik dan kepemimpinan yang baik. Sistem yang baik hanya lahir dari Dzat yang Maha Baik. Itulah syariah Islam. Dan pemimpin yang baik adalah yang mau tunduk pada sistem yang baik tadi dan memimpin dengan penuh amanah,” terangnya. Untuk itu yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian baik dari dari pemimpinnya, DPR maupun masyarakat untuk melakukan perubahan itu.

[LI/Abu Ziad]

PETISI HASIL DISKUSI FKSK KE-38

Setelah mendegar pembicaraan yang berkembang dalam diskusi FKSK, maka forum MENOLAK rencana kenaikan harga BBM.

Solusi jangka pendek yang diusulkan, adalah:

  1. Pemotongan bunga rekap di APBN sebesar 40-60 triliun
  2. Pemotongan bunga utang 95 triliun
  3. Winfall profit dari hasil minyak bumi tidak perlu dibagi ke daerah, tetapi digunakan untuk menutupi subsidi BBM
  4. Membatalkan kontrak/nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan minyak asing.
  5. Mengubah sistem pengelolaan BBM, gas, batu bara dan energi lainnya dari swasta ke pengelolaan negara

Hendri Saparini

Kita selau sering dicekoki bahwa nasionalisasi itu tidak boleh. Fakta terbaru, Inggris baru saja melakukan nasionalisasi bank –nya. Jadi jangan kita kemudian ditakut-takuti oleh sesuatu yang sebenarnya itu bisa terjadi di negara-negara maju.

Kita selalu ditakut takuti siapa pun yang menjadi presidennya dia pasti menaikan harga BBM. Jawabannya tidak. Pertama untuk beban subsidi misalnya, sekarang ini PLN masih menggunakan BBM. Kalau kemudian kita mengganti dengan gas maka tidak perlu ada tambahan subsidi. Masih juga ada hal lain. Jadi tidak sama, bukan siapa pun presidennya akan menaikkan BBM, tapi kalau kebijakannya sama maka akan menaikkan BBM juga.

Abdullah Sodik

UU Migaslah yang menyebabkan carut marut subsidi, sehingga kemudian Subsidi dan sebagainya dicabut dari BBM kita. Karena itu saya tidak hanya meminta kepada pemerintah untuk berani tapi juga kepada anggota DPR. UU Migas seperti ini harus dikaji kembali.

Ismail Yusanto

Sejak tahun 2000 sangat jelas kita mengalami penurunan lifhting (produksi minyak atau pemompaan). Tahun 2000 kita masih bisa menghasilkan 1, 4 juta barel, tahun 2001 1,3 juta barel, tahun 2002 1, 2 juta barel. tahun 2003 1,1 juta barel, tahun 2004 1,09 juta barel, tahun 2005 1,02 juta barel, tahun 2006 1 juta barel. Terus turun. Nah tahun 2007 angka yang resmi ada 910 ribu barel.

Kemelut BBM yang ada sekarang ini sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh dua kesalahan pemerintah, pemerintah dengan segala aparanya tidak bisa mengantisipasi kecenderungan penurunan Lifhting. Sesungguhnya kita tidak akan mengalami kerepotan yang luar biasa jika lifhting itu terjaga. Paling tidak kita tetap berada di angka 1, 2 juta barel.

Kemudian yang kedua kegagalan pemerintah untuk melakukan apa yang disebut dengan diversivikasi. Kita ini sebenarnya berada di sebua negara yang memiliki sumber daya energi yang luar biasa. Minyak bumi kita itu berdasar data ESDM tahun 2007, itu memiliki jumlah cadangan potensial 86, 9 Milyar Barel. Dimans yang sudah terbukti 9,1 Milyar barel. Dan ini kalau diproduksi itu akan bertahan hingga 25 tahun. Kemudian gas bumi kita punya 384 trilyun kubik, dimana yang terbukti 187 Trilyun kubik dan ini bisa bertahan 68 tahun. Dan yang luar biasa adalah batu bara. Dimana kita punya 90,5 Milyar ton dengan cadangan yang terbukti 18,47 ton yang bisa bertahan 100 tahun. Belum lagi tenaga air, agin, tenaga surya panas bumi, biomass. Jadi aneh kalau sekarang kita ini mengalami krisis energi. Ironis kita ini berada di sebuah negara yang potensi energi luar biasa, tapi rakyat antri gasm antri minyak tanah. Ini pasti ada sesuatu yang salah.

Yang ketiga adalah, ini juga dipicu oleh kekeliruan dalam tata kelola energi kita atau atau tata kelolo migas. Dan ini dipicu oleh undang-undang No 22 tentang minyak dan gas bumi yang terbit tahun 2001. ada beberapa cirri utama dalam uu itu, misalnya pada pasal 9 di sana menyamakan antara entitas bisnis negara dengan entitas bisnis swasta. Swasta ini meliputi swasta asing. Kenapa ini ada kesalah fundamental, karena telah secara sadar pemerintah dan DPR menyamakan anaknya sendiri dengan anaknya orang lain. Ketika kemudian pemerintah itu harus menanggung tanggung jawab publik, public sevice obligation (PSO), dia tidak memiliki cukup kemampuan, karena anak yang menjadi andalannya itu tidak cakap untuk menanggung seluruh tugas ini. Kemudian lebih parah lagi di pasal 10 ada amanah untuk melakukan unbundling. Jadi unbundling itu tidak hanya pada PLN tapi juga pada pertamina.

Ramson Siagian

PDIP menolak kenaikan harga BBM. Karena kalau naik BBM bersubsidi maka rakyat akan menderita, UKM yang 80 persen akan menjadi korban, inflasi akan meningkat, suku bunga akan naik, sektor industri kita jasa menengah ke bawah akan jadi korban. Jadi kemisikinan bertambah.

PDIP telah menyarankan tahun 2005 kepada pemerintah untuk meningkatkan lifhting produksi minyak. Kedua meminimalisir penyalanggunaan BBM bersubsidi. Jadi ada target keseimbangan antara produksi minya dengan komsumsi BBM bersubsidi. Kemudian menggeser pos-pos dalam anggaran belanja negara.

Abdullah Sodik

Saya juga tidak setuju kenaikan BBM. Kita harus menyadari minyak bumi itu bukan dibuat oleh pemerintah. Tapi minyak bumi itu dibuat oleh Allah. Karena itu rakyat berhak mendapatkan subsidi. Kenapa ketika pemerintah menyubsidi rakyat sendiri pemerintah kalang kabut.

Menyesuaikan harga BBM dengan harga pasar itu bertentangan dengan UUD 45.