Beberapa Tanggapan Terhadap Khilafah


Konferensi Khilafah Islamiyyah pada tanggal 12 Agustus 2007 dinilai banyak kalangan sebagai sukses besar. Kebanyakan media massa menggambarkannya bahwa Gelora Bung Karno ‘crowded’ oleh 100 ribu peserta. Acara ini merupakan konferensi umat yang datang dari berbagai organisasi Islam. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan even organizer-nya.

Kini isu Khilafah telah menjadi milik banyak kalangan. Respon pun bermunculan. Dalam tulisan ini disajikan komentar beberapa pihak yang negatif terhadap Khilafah. Tujuannya adalah untuk melihat apa alasan keberatan mereka. Lebih lengkapnya komentar negatif tersebut disajikan dalam Tabel di bawah ini.

No.

Lembaga (Orang)

Tanggapan

Sumber

DA’I

Musthafa Ya’qub (ahli Hadits

* Khilafah hanya 30 tahun

Pelita

DPR – KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Dedy Djamaluddin Malik

* Gagasan khilafah memang sulit diterapkan di Indonesia yang berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Antara, 13/8/07

menkokesra.go.id

DPR – KOMISI I

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Sutan Bathoegana

* Khilafah tidak cocok di Indonesia. “Saya kira kita sudah final dengan NKRI dan Pancasila sebagai landasan kita berbangsa dan bernegara”

Antara, 13/8/07

menkokesra.go.id

DPR – KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Damai Sejahtera, Jeffrey Massie

* Indonesia sebagai bangsa pengusung ideologi Pancasila dan mendasarkan konstitusinya pada Undang-Undang Dasar 1945 sepertinya telah menjadi pusat pergerakan dari ‘the re-establishment Islamic caliphate worldwide’

* “Menurut saya, ‘in the name of democracy, freedom of expression’ dan lain-lain, mungkin sah-sah saja untuk mewacanakan terbentuknya Khilafah Islamiyah Dunia dengan Indonesia sebagai pusat pergerakan itu (or so it seems), walau sebetulnya, menurut saya, wacana tersebut jelas-jelas berseberangan dengan konstitusi kita,”

* Karena pemerintah tidak mengambil tindakan apa-apa, yah ‘wis‘ mungkin-mungkin di mata pemerintah hal tersebut tidak apa-apa,”. “Pula (pemerintah) harus bersikap sama jika ada pihak yang merasa secara geografis politis tidak ’sreg’ atau tak ‘pas’ lagi menjadi bagian dari NKRI yang ternyata fondasi negaranya dan dasar konstitusinya dengan mudah digoyang ke sana ke mari,”

LIBERAL

Zuhairi Misrawi, kalangan muda NU

* Khilafah justru menumbuhkan otorianisme dan korupsi (kasus Muawiyah)

* Khilafah hanya justivikasi kepentingan politik

* Kedaulatan Tuhan bagus tapi isinya dapat batil

Media Indonesia 24/8/07

Koran Tempo, 24/8/07

LIBERAL

M Hasibullah Satrawi, Alumnus Al-Azhar Kairo, Mesir

* Khilafah bukanlah ’sistem pemerintahan jadi’: dalam sistem pemilihan, khilafah mana dan prosedur mana

* Pemerintahan awal Islam demokratis, tapi nolak demokrasi àà khawarij baru

Media Indonesia, 24/8/07

LIBERAL

Ahmad An-Naim, Sudan

* Saya pikir konsep khilafah adalah sebuah khayalan yang sangat berbahaya. Itu tidak benar menurut sejarah Islam. Apa yang disebut orang sebagai khilafah saat ini tak lebih sekadar pemerintahan monarki dan otoriter. Sistem khilafah sama sekali tidak mencerminkan ajaran Islam.

VHRmedia.com, 3/8/07

MUHAMMADIYAH

Din Syamsuddin, Ketua Umum Muhammadiyah

* Khilafah harus dalam NKRI dan tidak hilangkan pluralisme

* Khilafah ajaran Islam

* Khilafah dalam politik keagamaan ada beda pendapat; Khilafah berarti pemimpin dalam dirinya sendiri.

* Esensi Khilafah adalah persatuan umat

* Semua pihak diimbau untuk tidak perlu khawatir dengan wacana khilafah sebagai bagian dari proses demokrasi dan pluralisme.

Detik.com, 12/8/07

Kompas, 13/8/07

Menkokesra.go.id, 13/8/07,

Waspada online, 14/8/07

MUHMMADIYAH

Syafi’i Ma’arif, Muhammadiyah

* Khilafah ada dalam sejarah. Hanya orang buta saja yang tidak dapat melihat fakta keras ini. Tidak ada pijakan logika Qur’ani.

* Khilafah sampai Ali, sisanya kerajaan

* Demokrasi lebih dekat ke syura

Muhammdiyah.or.id, 24/8/07

MUI-PARTAI

Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Moch Ichwan Syam

* gagasan Khilafah Islamiyah untuk diterapkan di Indonesia sangat diragukan, bahkan tidak cocok untuk pemeluk agama yang beragam ini.

* Resistensi terhadap penerapan Khilafah Islamiyah akan sangat terbuka lebar apabila gagasan tersebut sangat dipaksakan kepada masyarakat yang mempunyai tingkatan pemahaman soal agama

* Indonesia terdiri dari beraneka macam kelompok, agama dan memiliki keberagaman

* wacana Khilafah Islamiyah yang digagas oleh HTI tidak perlu ditolak dan dibubarkan, akan tetapi biarkan saja hadir di Indonesia sebagai perkaya wawasan dan kajian

* MUI telah mengkaji berbagai macam paham transnasional yang masuk ke Indonesia seperti Hizbut Tahrir Indonesia dengan gagasan Khilafah Islamiyahnya. Kalau mempunyai kesamaan berpikir dengan MUI akan diterima dan mungkin bisa berkembang dan begitu juga sebaliknya

NU

KH Muzadi (PBNU)

* Menolak konsep khilafah

* Bertentangan dengan semangat NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45

GP-Anshor.org, 14/8/07

NU

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung KH Khoiruddin Tamhid.

* Konferensi Khilafah Internasional yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia di Jakarta, pada 12 Agustus lalu, semakin mempertegas upaya pendirian Khilafah Islamiyah di Indonesia. Hal itu, katanya, jelas sangat berbahaya karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

* Sistem khilafah itu hanya terbatas sampai pada Khulafaur Rasyidin (Khalifah Empat), tidak perlu dilanjutkan lagi.

* Sistem khilafah yang akan menggugat keabsahan konstitusi

* Mengingatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara dan penjaga keutuhan NKRI, seharusnya bersikap lebih tegas

NU online 20/8/07

ORMAS – PARTAI

Ketua Umum Baitul Muslimin (BAMUSI) Indonesia Hamka Haq yang didirikan PDI-P

* menilai bentuk khilafah yang dikembangkan saat ini tidak akan sama, dengan zaman sesudah Nabi Muhammad SAW mempercayakan para sahabat untuk menjadi khalifah.

* Khilafah monarki absolut

* konsep khilafah ini hanya cocok digunakan kegiatan keagamaan dan yang dilakukan pada masa lalum tidak cocok untuk politik

* NKRI harus menjadi bagian khilafah, tentunya pemerintah harus bubar dan konstitusi harus dibubarkan, itu berarti ancaman bagi NKRI

* masyarakat untuk tidak terpancing pada isu-isu kekhilafahan

Situs resmi baitul muslimin indonesia 16/8/07;

Sindo, 24/8/07

ORMAS-PARTAI

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Baitul Muslimin Indonesia Helmi Hidayat

* konsep yang ditawarkan Hizbut Tahrir merupakan konsep yang baik, tetapi kondisi umat Islam pada saat ini berada di dalam batas-batas wilayah negara masing-masing

* Ia menyarankan, agar masing-masing bangsa menjadi khalifahnya di negeri sendiri

Situs resmi baitul muslimin indonesia 16/8/07

PARTAI

KH. Agus Miftach

* Jika yang dimaksud syari’ah dan khilafah adalah semata-mata pemerintahan agama yang teokratik-dogmatis, ini akan sangat berbahaya, karena akan menimbulkan konflik dan perpecahan dan antiklimaks nihilisme seperti yang dialami Syaikh Said Nursi di Turki. Tetapi jika syari’ah dan khilafah berupa solusi rasional dengan agregat ekonomi, politik dan sosial budaya, terutama nilai-nilai kebangsaan, maka kami percaya terdapat harapan di dalamnya.

FPNpersatuan.web, 17 Agustus 2007

PENGAMAT-INTL

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam Umar Abduh

* tindakan Hizbut Tahrir telah memperdagangkan syariah dan Khilafah yang selama ini menjadi dasar perjuangnya

* Hizbut Tahrir dalam ranah politik sebagai bentuk kedangkangkalan pemahaman atas syariah dan Khilafah Islam yang sesungguhnya.

okezone, Minggu (12/8/2007).

PENGAMAT-UIN

Prof Dr Nur Syam MSi, guru besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel

* Khilafah adalah sejarah

* Khilafah untuk kepentingan politik belaka

* Harus Pancasila

* Mendukung sikap NU

Sindo, 16/8/07

PENGAMAT-UIN

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) dari UIN Jakarta, Arief Subhan

* bagian keprihatinan dan kekecewaan mereka teman-teman HTI untuk mengcaounter (memutus) sistem pemerintahan saat ini yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak memberikan keadaan yang lebih baik bagi rakyat.

* Khilafah Islamiyah yang ditawarkan HTI tidak mempunyai referensi atau rujukan yang jelas

* tidak ada penjelasan yang tegas bentuk pemerintahan Islam yang di inginkan apakah seperti pemerintahan di zaman Abbasiyah, Muawiyah atau Usmaniyah

* gagasan HTI dengan Khilafah Islamiyahnya tidak usah ditolak akan tetapi biarkan berkembang dan dikaji lebih dalam, karena ini juga bagian sisi spirit (dorongan) untuk pemerintah agar memperbaiki kondisi bangsa dan rakyat menjadi lebih baik

Pelita, 24/8/07

PENGAMAT-UIN

Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, DR Zaih Mubarak

* Kesultanan di Indonesia, kata Zaih, kemungkinan mempunyai hubungan baik dengan khilafah. Namun khilafah disini dalam artian perpanjangan kekuasaan Turki Utsmani

* Dalam konteks sejarah, khilafah itu ada pada zaman khulafaur rasyidin.

Republika online, 10/8/07

WARTAWAN

Mohammad Yazid, The writer is a staff member of The Jakarta Post’s opinion desk

* add fuel to the existing controversies and then resistance will not come from Muslims alone but also from non-Muslims.

* may instead further encourage separatism

* If later this concept leans toward the establishment of an Islamic state, non-Muslims will certainly see it not as part of the Indonesian struggle.

The Jakarta Post, 24/8/07

Dilihat dari tabel di atas ada beberapa alasan ketidaksetujuan, keberatan, atau penolakan terhadap isu Khilafah ini. Setidaknya ada beberapa alasannya adalah:

1. Alasan syar’iy bahwa Khilafah hanya 30 tahun. Hadits terkait masalah ini sebenarnya banyak. Ringkasnya, khilafah bukan hanya 30 tahun. Yang hanya 30 tahun itu adalah khilafah ’ala minhajun nubuwwah. Setelah itu, muncul khilafah (bukan ’ala minhajun nubuwwah) berupa mulkan adhud dan mulkan jabbariyan. Setelah itu akan muncul lagi khilafah ’ala minhajun nubuwwah.

2. Tidak Quraniy/syar’iy. Didalam al-Quran banyak sekali kata dan turunan kata terkait khalifah. Diantara ayat yang menunjukkan makna khalifah sebagai penguasa yang menerapkan hukum Allah adalah: “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan“ (TQS. Ash-Shad[38]:26).

Sementara, banyak hadits yang menegaskan makna ini. Ada hadits-hadits yang secara keseluruhan diriwayatkan oleh 25 sahabat, 39 tabi’in, dan 62 tabi’it tabi’in. Bahkan, referensi dari kalangan ulama terkemuka sangat banyak yang menyatakan Khilafah itu wajib. Misalnya, Menurut Syaikh Abu Zahrah, “Jumhur ulama telah bersepakat bahwa wajib ada seorang imam (khalifah) yang menegakkan shalat Jumat, mengatur para jamaah, melaksanakan hudûd, mengumpulkan harta dari orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin, menjaga perbatasan, menyelesaikan perselisihan di antara manusia dengan hakim-hakim yang diangkatnya, menyatukan kalimat (pendapat) umat, menerapkan hukum-hukum syariah, mempersatukan golongan-golongan yang bercerai-berai, menyelesaikan berbagai problem, dan mewujudkan masyarakat yang utama. (Abu Zahrah, Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyah, hlm. 88). Walhasil, khilafah memiliki argumen syar’iy yang kuat dan mendalam.

3. Sejarah dipandang menggambarkan hal yang buruk. Harus diakui bahwa ada kejadian dalam sejarah yang memang keliru. Tapi, dengan alasan ada sebagian yang keliru bukanlah alasan untuk menolak khilafah secara keseluruhan. Sebab, masih banyak sisi-sisi lain kekhilafahan yang baik. Sayangnya, ini ditutup-tutupi. Paul Kennedy dalam The Rise and Fall of The Great Powers: Economic Change an Military Conflict from 1500 to 2000, menulis tentang ke-khilafah-an Utsmani dengan: Imperium Utsmani, lebih dari sekadar mesin militer. Dia telah menjadi penakluk elite yang mampu membentuk kesatuan iman, budaya, dan bahasa pada sebuah area lebih luas dari yang dimiliki Imperium Romawi dan untuk jumlah penduduk yang lebih besar. Dalam beberapa abad sebelum tahun 1500, dunia Islam telah melampaui Eropa dalam bidang budaya dan teknologi. Kota-kotanya luas, terpelajar, perairannya amat bagus. Beberapa kota di antaranya memiliki universitas dan perpustakaan lengkap dan memiliki masjid-masjid yang indah. Dalam bidang matematika, kastografi, pengobatan, dan aspek lain dari sains dan industri, kaum muslimin selalu ada di depan.

Sekalipun disana sini ada penyimpangan, namun inti dari Khilafah berupa penerapan syariah dan terjalinnya ukhuwah tetap ada sepanjang masa. Kedaulatan ada di tangan Allah. Menolak kedaulatan (dalam arti yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, menetapkan aturan kehidupan) di tangan Allah, berarti menolak Allah sebagai al-Hakim al-Mudabbir. Dan berkali-kali ditegaskan bahwa yang sedang diperjuangkan oleh banyak umat Islam dari berbagai kalangan adalah khilafah ’ala minhajun nubuwwah sebagaimana berita gembira dari Rasulullah SAW.

4. Sulit, tidak cocok dengan Indonesia. Kalau berbicara sulit, di dunia ini tidak ada yang gampang. Kalau disebut tidak cocok, dalam hal apanya? Indonesia dan umat secara keseluruhan sedang dalam persoalan berat. Bila solusinya bukan syariah dan khilafah, lalu apa? Bila dikatakan Indonesia ini plural, justru ajaran Islam dan sejarahnya menunjukkan bahwa Islam yang membentang mulai Spanyol hingga Asia Tenggara yang pasti sangat plural dapat diatur oleh Islam. Bahkan, di Spanyol selama 800 tahun Islam berkuasa selama itu pula tiga agama Islam, Kristen, dan Yahudi hidup bersama.

5. Adanya resistensi. Ini bukan alasan, melainkan kekhawatiran. Resistensi umumnya disebabkan karena ketidakpahaman. Hal ini disadari betul. Justru karena itu, yang dilakukan HTI adalah penyadaran. Dan, dengan semakin sadar berbagai pihak terhadap urgensi khilafah ini maka resistensi yang ada akan berangsur hilang. Indonesia dan umat Islam umumnya punya masalah besar dalam menghadapi kapitalisme global yang menjajah. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengunggulinya? Secara syar’iy dan realitas, Islam memiliki ajaran syariah dan khilafah sebagai solusinya. Faktanya, disamping syar’iy, khilafah merupakan solusi rasional dengan agregat ekonomi, politik dan sosial budaya. Sekarang, apa solusi yang disodorkan oleh pihak yang menolak syariah dan khilafah? Apakah Anda rela umat dibiarkan dijadikan bulan-bulanan, hartanya dirampas negara imperialis, wanitanya diperkosa, nyawanya tak dihargai, asalkan yang penting khilafah ditolak? Kini, kita butuh solusi! Daripada menolak, bukankah akan lebih produktif kalau kita diskusi tentang khilafah sebagai solusi bagi umat manusia, Muslim maupun nonMuslim.

6. Mengancam keutuhan NKRI. Hizbut Tahrir Indonesia dalam berbagai tulisannya di majalah al-Waie, website, dan tulisan beberapa media massa menegaskan bahwa Khilafah adalah untuk Indonesia menjadi lebih baik. Dalam konteks Indonesia, ide khilafah adalah jalan untuk membawa Indonesia ke arah lebih baik. Syariah akan menggantikan sekularisme yang terbukti memurukkan negeri ini.

Ide khilafah sebenarnya juga merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan multidimensi yang kini nyata-nyata mencengkeram negeri ini dalam berbagai aspek.

Hanya melalui kekuatan global, penjajahan oleh kekuatan kapitalisme global bisa dihadapi dengan cara yang sama. Karena itu, dakwah penerapan syariah dan khilafah merupakan bentuk kepedulian yang amat nyata dari HTI dan umat Islam terhadap masa depan Indonesia dan upaya menjaga kemerdekaan hakiki negeri ini atas berbagai bentuk penjajahan yang ada.

HTI telah memperingatkan Pemerintah tentang skenario asing yang melibatkan PBB melalui UNAMET, yang menghendaki Timtim lepas dari Indonesia. Bahkan ketika akhirnya Timtim lepas, HTI pernah menyampaikan kepada media massa bahwa HTI akan mengambil kembali Timtim dan menggabungkannya dengan Indonesia walaupun butuh waktu 25 tahun! Saat pembicaraan MoU Aceh di Helnsinki, tatkala kalangan tentara khawatir dengan hasil Perjanjian Helsinki, HTI-lah yang berteriak lantang agar Aceh tidak lepas dari NKRI dan agar NKRI jangan berada di bawah ketiak pihak asing. HTI pun secara konsisten terus memperingatkan Pemerintah tentang kemungkinan keterlibatan asing dalam percobaan disintegrasi di wilayah Ambon dengan RMS-nya atau Papua dengan OPM-nya. Wajar jika seorang pejabat militer pernah berujar bahwa ternyata HTI lebih ’nasionalis’ daripada organisasi dan partai-partai nasionalis. Sebab, bagi HTI, keutuhan wilayah NKRI itu final, dalam arti, tidak boleh berkurang sejengkal pun! Lagipula disintegrasi NKRI berarti akan semakin menyuburkan perpecahan umat. Bagi HTI, ini jelas kontraproduktif dengan gagasan Khilafah yang justru ingin mewujudkan persatuan umat yang memang dikehendaki syariah (QS Ali Imran [3]: 103).

Dalam konteks ekonomi, HTI pun telah sejak lama memperingatkan bahaya Kapitalisme global. Jauh sebelum krisis ekonomi menimpa bangsa ini sekitar tahun 1998, Hizbut Tahrir telah mengeluarkan buku tentang bahaya utang luar negeri melalui lembaga internasional seperti IMF. Sebab, bagi HTI, utang luar negeri berbasis bunga (riba), di samping haram dalam pandangan syariah, (QS al-Baqarah [2]: 275), juga merupakan alat penjajahan baru untuk mengeksploitasi negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia. HTI pun telah lama memperingatkan Pemerintah untuk: tidak ‘menjual murah’ BUMN-BUMN atas nama privatisasi yang mengabaikan kepentingan rakyat banyak; tidak memperpanjang kontrak dengan PT Freeport yang telah lama menguras sumberdaya alam secara luar biasa di bumi Papua; mencabut HPH dari sejumlah pengusaha yang juga terbukti merugikan kepentingan publik, di samping mengakibatkan penggundulan hutan yang luar biasa; menyerahkan begitu saja pengelolaan kawasan kaya minyak Blok Cepu kepada ExxonMobile; tidak mengesahkan sejumlah UU bernuansa liberal seperti UU SDA, UU Migas, UU Penanaman Modal dll yang memberikan keleluasan kepada para kapitalis asing untuk menguras sumberdaya alam negeri ini; dll.

Bagi HTI, kebijakan-kebijakan Pemerintah yang terkait dengan sumberdaya alam milik publik ini bertentangan syariah Islam, karena Nabi saw. pernah bersabda: Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) atas tiga hal: air, hutan dan energi (HR Ibn Majah dan an-Nasa’i). Sesuai dengan sabda Nabi saw. ini, Pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (1953) memandang, bahwa seluruh sumberdaya alam yang menguasai hajat publik harus dikelola negara yang seluruh hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat (An-Nabhani, An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm, hlm. 213). Aneh, bila sikap menentang ketidakadilan dicurigai membahayakan. []

25/8/2007
Lajnah Siyasiyah HTI, 2007

Advertisements
  1. #1 by fira on September 3, 2007 - 11:20 pm

    waduh makasih ya udah menyelamatkan artikel ini.
    kok sama moderator website HTI dihapus kenapa yah?

  2. #2 by kasman on January 16, 2008 - 9:17 am

    Masyarakat muslimin tidak punya harapan lain kecuali kepada NU menganut paham Ahlussunah waljama’ah, dengan berpedoman pada al-Qur’an, sunnah, juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas dengan mengembangkan metode yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.NU adalah satu-satunya kekuatan umat Islam yang akan mampu melakukan menegakkan kembali Khilafah. Hanya Nu lah yang akan bisa menerapkan Syariah dan Khilafah, bukan HT atau yang lain-lainnya itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: